JAKARTA – Penasihat hukum Harvey Moeis , Junaedi Saibih mempertanyakan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) senilai Rp300 triliun pada perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah pada wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada tahun 2015–2022. Pasalnya, bilangan kerugian negara yang dimaksud diperoleh dari perhitungan Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) ini tak pernah dijadikan bukti hukum di persidangan.
“Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud menyatakan permasalahan terkait kewenangan BPKP pada melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, telah merupakan hal yang digunakan usang, menimbulkan kami perlu untuk menyampaikan kembali apa yang dimaksud ingin kami sampaikan,” kata Junaedi Saibih, Hari Sabtu (21/12/2024).
Dia menjelaskan, PKKN yang dimaksud dibuat BPKP tak pernah dijadikan bukti yang disampaikan untuk penasihat hukum. Bahkan, dari paparan ahli BPKP terlihat dengan jelas bahwa laporan PKKN yang disebutkan bukan memenuhi ketentuan formil dan juga materiil.
“Dengan demikian, tanggapan Jaksa Penuntut Umum pada repliknya terkait dengan pembelaan kami menghadapi laporan PKKN yang digunakan dibuat oleh BPKP, menandakan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum memahami intisari dari pembelaan kami,” katanya.
Menurut Junaedi, Majelis Hakim seharusnya bukan dapat mempertimbangkan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara yang mana didasarkan pada laporan PKKN, oleh sebab itu tidak ada pernah diberikan terhadap penasihat hukum terdakwa.
“Majelis Hakim cuma dapat mempertimbangkan keterangan Ahli BPKP saja, yang digunakan mana akan kami terangkan lebih besar lanjut adanya cacat formil serta materiil dari keterangan ahli,” katanya.
Dari paparan ahli BPKP, kata Juaedi, proses kemudian hasil penghitungan kerugian keuangan negara tidaklah memenuhi ketentuan formil serta materiil. Perolehan bukti yang dimaksud digunakan oleh BPKP di menghitung kerugian keuangan negara tidaklah memenuhi unsur cukup, andal, relevan, serta bermanfaat.
Ahli BPKP juga tak melakukan verifikasi menghadapi dokumen juga informasi yang tersebut diterima, khususnya keterangan-keterangan saksi serta terdakwa yang menurut keterangan Ahli dimasukkan di laporan PKKN sebagai dasar melakukan analisis lalu evaluasi bukti.
