JAKARTA – Indonesia pada masa kini resmi menjadi anggota penuh BRICS , kelompok ekonomi yang tersebut terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, lalu Uni Emirat Arab. Keanggotaan Indonesia di tempat BRICS dinilai dapat memperluas pengaruh Indonesia dalam dunia internasional.
Brasil selaku Ketua BRICS 2025 telah lama mengumumkan keanggotaan penuh Indonesia di organisasi tersebut, sebagaimana diambil dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Langkah strategis ini menempatkan Indonesia di aliansi global yang tersebut menguasai sekitar 30% dari Pendapatan Domestik Bruto dunia lalu melibatkan lebih tinggi dari 3,5 miliar populasi global.
Keanggotaan ini diharapkan dapat meningkatkan kekuatan peran Indonesia pada reformasi tata kelola dunia usaha global sekaligus membuka kesempatan baru di tempat sektor perdagangan juga investasi.
Direktur eLaw Institute Eko Prastowo menilai, keanggotaan Indonesia di area BRICS merupakan langkah penting yang mana dapat memperluas pengaruh Indonesia pada arena internasional.
Namun, ia juga menekankan perlunya mempercepat proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) agar Indonesia miliki keseimbangan pada hubungan internasional.
“Keanggotaan BRICS memberikan Indonesia akses ke pangsa baru serta kesempatan kerja identik dunia usaha dengan negara mengalami perkembangan lainnya. Namun, aksesi ke OECD adalah langkah strategis untuk menjamin Indonesia tetap memperlihatkan relevan pada kerja sejenis global dengan negara-negara maju,” ujar Eko Prastowo, Selasa (7/1/2025).
Menurut Eko Prastowo, sebagai anggota BRICS, Indonesia miliki potensi besar untuk memperluas pangsa ekspor, khususnya ke negara anggota seperti Brasil, Rusia, lalu India. Selain itu, dukungan dari New Development Bank (NDB) dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang digunakan berpotensi mempercepat konstruksi nasional.
Di sisi lain, BRICS juga menyebabkan tantangan geopolitik. Komunitas ini kerap dianggap sebagai aliansi yang dimaksud ingin menyeimbangkan dominasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa.
