Badung, Bali – Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan juga Perikanan (KKP) dengan Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC) kemudian the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE) bersiap menyelenggarakan Marine Spatial (MSP) Wadah ke-6 pada 8-11 Oktober 2024 di dalam Nusa Dua, Bali.
Diskusi perencanaan ruang laut internasional pertama dalam Asia ini berubah menjadi wadah diskusi juga berbagi informasi para pemangku kepentingan terkait pengalaman pada perumusan kebijakan dan juga strategi pengelolaan ruang laut yang mana berkelanjutan di dalam bermacam negara.
“Kita patut berbangga bahwa Negara Indonesia berubah jadi tempat pertama diselenggarakannya forum ini pada luar Eropa, KKP mewakili Negara Indonesia akan berbagi informasi dan juga pengalaman pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dengan Kondisi Keuangan Biru,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan serta Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo lewat keterangan yang diterima ke Bali, Senin.
MSP Wadah akan dihadiri oleh oleh 115 partisipan dari 51 negara, yang tersebut terdiri dari bervariasi unsur dan juga berasal dari bervariasi benua, mulai dari pemerintah, LSM, hingga pelaku usaha sektor swasta yang mana diharapkan akan berdiskusi dan juga menghasilkan kembali rekomendasi untuk penguatan perencanaan ruang laut yang mana terkait tiga pilar tematik yang mana diusung.
Tema yang digunakan diusung tahun ini sejalan dengan upaya yang mana dilaksanakan KKP di pengelolaan sumber daya kelautan dan juga perikanan yang mana berkelanjutan, salah satunya dengan penerapan perencanaan tata ruang laut yang mana baik di Indonesia.
Tidak cuma mengeluarkan regulasi, perencanaan tata ruang laut yang digunakan baik dalam Nusantara juga didukung dengan hadirnya neraca sumber daya laut.
“Pertemuan ini juga akan berubah menjadi event berbagi informasi pengalaman terkait implementasi MSP pada level global, seperti implementasi Ocean Big Fakta dan juga Ocean Accounting,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Khusus Menteri Area Tindakan Dunia Pers serta Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto menjelaskan, penataan tata ruang laut bermetamorfosis menjadi salah satu upaya KKP di pengelolaan ruang laut berkelanjutan sesuai dengan visi KKP yang digunakan dinakhodai Menteri Kelautan serta Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada inisiatif Perekonomian Biru.
“Sesuai dengan visi Bapak Trenggono, implementasi kegiatan Sektor Bisnis Biru di dalam Tanah Air berfungsi untuk menyelaraskan aspek ekonomi dan juga ekologi. Penataan ruang laut juga penting untuk melindungi harmonisasi pada pemanfaatan ruang laut dan juga menjauhi terjadinya tumpang tindih kepentingan,” katanya.
Marine Spatial Planning (MSP) Pertemuan merupakan forum internasional berubah menjadi wadah berkumpulnya para praktisi pada mengkaji pengelolaan ruang laut yang dimaksud diselenggarakan sejak tahun 2018. Pelaksanaan MSP Wadah sebelumnya dilaksanakan dalam Belgia, Prancis, Vigo, Latvia, kemudian Barcelona.
Gelaran ini akan mengeksplorasi beraneka topik terkait perencanaan tata ruang laut, seperti integrasi lintas sektor pada perencanaan tata ruang laut, mulai dari penerapan pendekatan berbasis ekosistem, hingga keterlibatan pemangku kepentingan pada perencanaan tata ruang laut.
Artikel ini disadur dari KKP menghadirkan MSP Forum dukung perencanaan ruang laut tingkat dunia
