JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Politik dan juga Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi badan ad hoc atau lembaga yang dimaksud tiada tetap saja mempunyai kelebihan dan juga kekurangan.
Oleh lantaran itu, penting diadakan pengkajian mendalam sebelum hal yang dimaksud diputuskan.
Hal yang disebutkan dikatakan Menteri Koordinator Lingkup Politik lalu Security (Menko Polkam) Budi Gunawan usai menyelenggarakan rapat koordinasi sama-sama jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kesiapan pemilihan kepala daerah Serentak 2024 pada Mulai Pekan (25/11/2024).
“Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu memiliki kelebihan lalu kekurangan, tergantung pada sudut pandang serta tujuan yang ingin kita capai,” kata Budi Gunawan di konferensi pers di tempat gedung utama kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
“Oleh karenanya memang sebenarnya penting untuk diadakan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada pembaharuan KPU yang disebutkan terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas dan juga efektivitas KPU di melaksanakan pilpres ke depan yang bebas serta aktif,” lanjutnya.
Dia menekankan perlu adanya diskusi secara terbuka ataupun masukan-masukan dari elemen warga sebelum diputuskan inovasi hal tersebut.
“Dalam rangka membantu pada pada menentukan arah mana yang digunakan terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan,” tandasnya.
Adapun terkait KPU serta Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu) menjadi badan Ad Hoc sempat diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Usulan itu juga sempat diungkapkan anggota baleg DPR RI Saleh Daulay.
Tujuan usulan yang disebutkan untuk penghematan anggaran negara. Sebab anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum terbilang cukup besar.
