JAKARTA – Dukung acara pembangunan 3 jt rumah, Perum Perumnas terus berperan bergerak di penyediaan hunian terjangkau juga berkualitas bagi publik Indonesia. Salah satunya, pengembangan perumahan yang dimaksud konsep green living pada Kota Bandung.
Konsep itu telah pula dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang mana berlokasi pada Wilayah Bandung. Penguraian proyek Samesta Pasadana ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman (PKP).
Dengan inisiatif bantuan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, serta Utilitas (PSU), Kementerian PKP turut menggalang percepatan konstruksi infrastruktur pendukung di tempat kawasan tersebut.
Untuk melakukan konfirmasi progres dan juga keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan kemudian Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersatu PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan secara langsung ke lokasi proyek pada Akhir Pekan (29/12/2024).
Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, lalu pemangku kepentingan lainnya pada menyediakan perumahan berkualitas yang digunakan sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga lantaran ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang mana minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya sebab ini aspirasi warga,” ujar Maruarar disitir Kamis (2/1/2024).
Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian di tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, pasca sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, dan juga aset Perumnas dalam Blok K Pulogebang.
Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk melakukan konfirmasi kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan (KPR FLPP) pada 2025.
