JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ) bergerak menerapkan berbagai langkah strategis untuk menguatkan tata kelola perusahaan juga pemberantasan korupsi. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, perseroan sudah pernah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai bagian dari penyelenggaraan Perpres No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Inisiatif ini, jekas Okki, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang digunakan menekankan pentingnya reformasi birokrasi juga pemberantasan korupsi. “BNI sebagai BUMN diwajibkan untuk miliki serta menerapkan SMAP. Hal ini selaras dengan visi Presiden pada memerangi korupsi secara menyeluruh,” ujar Okki di keterangan pers, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan bahwa BNI sudah pernah meraih sertifikasi SNI ISO 37001:2016 untuk SMAP pada berbagai lingkup aktivitas. Sertifikasi yang disebutkan meliputi Pengadaan Barang serta Jasa (2020), Segmen Kredit Korporasi (2022), lalu Dana Pensiun (2024). Sertifikat ini berlaku hingga 31 Desember 2026.
BNI juga berhasil mempertahankan sertifikasi yang disebutkan melalui surveillance audit yang digunakan diadakan Tuv Nord Indonesia pada Desember 2024. Audit ini menyatakan sistem mutu BNI telah dilakukan memenuhi standar ISO 37001:2016, sehingga sertifikat dapat terus dipertahankan.
BNI juga meningkatkan kekuatan komitmen integritas melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Hi-Movers. Pakta ini mencakup 17 pernyataan yang dimaksud dikelola secara digital melalui DIGI HC BNI sebagai salah satu implementasi pada mengupayakan kegiatan bisnis secara accountable di area BNI.
Langkah-langkah strategis yang dijalankan BNI ini menurutnya tidak ada semata-mata menguatkan tata kelola perusahaan tetapi juga mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang digunakan bersih, transparan, juga akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi yang digunakan digaungkan oleh pemerintah.
