JAKARTA – Klaim Mantan Menteri Komunikasi kemudian Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (BAS) diperiksa dua jam di tempat Gedung Bareskrim Polri terbantahkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan bahwa Menteri Koperasi (Menkop) itu diperiksa sejak pukul 11.10 Waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.13 Waktu Indonesia Barat atau sekitar enam jam.
Budi Arie Setiadi menjalani pemeriksaan oleh kelompok penyidik gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kemudian Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terkait dugaan perkara suap kemudian gratifikasi selama menjabat Menkominfo. Pemeriksaan berlangsung di tempat Gedung Bareskrim Polri, DKI Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).
Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan penyidik telah dilakukan mengajukan total 18 pertanyaan untuk Budi Arie untuk mendalami dugaan aksi pidana korupsi di tempat Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kominfo).
“BAS (Budi Arie Setiadi) tiba di area Gedung Bareskrim Polri pukul 10.50 WIB. Pemeriksaan dimulai pada pukul 11.10 Waktu Indonesia Barat kemudian berakhir pada pukul 17.13 WIB. Dalam permintaan keterangan terhadap BAS, penyidik mengajukan 18 pertanyaan,” ujar Ade Ary di keterangan resminya.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, lanjut Ade Ary, untuk mendalami beberapa orang aspek terkait dugaan pemberian dan juga penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat di tempat Kominfo selama periode 2022–2024. Kasus ini diduga melibatkan praktik suap kemudian gratifikasi yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah lama diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ade Ary pun menjelaskan bahwa sejak dimulainya penyidikan menghadapi penanganan perkara a quo, Tim Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipidkor Polri telah terjadi melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi.
“15 orang saksi di dalam antaranya merupakan pegawai pada Kementerian Komunikasi juga Digital Republik Indonesia,” pungkasnya.
