JAKARTA – Mantan Menteri Komunikasi kemudian Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diperiksa polisi selama 6 jam pada Kamis (19/12/2024). Budi Arie ternyata diperiksa terkait dugaan suap lalu gratifikasi di dalam Kominfo selama ia menjabat sebagai Menkominfo.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi pun menjelaskan secara lengkap mengenai pemeriksaan Budi Arie hari ini.
Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kemudian Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri sudah memulai penyidikan perkara dugaan aksi pidana korupsi, berupa:
1. Pemberian hadiah atau janji terhadap oknum pelopor negara pada Kementerian Komunikasi lalu Informatika Republik Indonesia pada sekira tahun 2023, sebagaimana dimaksud di Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang inovasi melawan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Penerimaan hadiah atau janji atau penerimaan gratifikasi oleh oknum pelopor negara pada Kementerian Komunikasi juga Informatika Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pemberian hadiah atau janji terhadap oknum pegawai negeri pada Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembaharuan menghadapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Penerimaan hadiah atau janji yang tersebut dijalankan oleh oknum pegawai negeri pada Kementerian Komunikasi kemudian Digital Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang inovasi melawan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan juga Pasal 64 KUHP.
Ade Ary pun menjelaskan bahwa sejak dimulainya penyidikan melawan penanganan perkara a quo, Tim Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya serta Kortas Tipikor Polri telah dilakukan melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi. Sebanyak 15 orang saksi di area antaranya merupakan pegawai pada Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia.
“Sebagai langkah lanjut dari upaya penyidikan yang mana dijalankan tersebut, pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2024, kelompok penyidik gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga Kortas Tipidkor Polri telah terjadi melakukan pemeriksaan terhadap BAS (Budi Arie Setiadi) selaku Menteri Komunikasi serta Informatika Republik Indonesia Periode Tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagai saksi dalam Ruang Pemeriksaan Lantai 6 Gedung Bareskrim Polri,” jelas Ade Ary.
Ade Ary pun menyatakan bahwa penyidik sudah mengajukan sebanyak 18 pertanyaan terhadap Budi Arie untuk mendalami perkara ini. “BAS tiba pada Gedung Bareskrim Polri pada pukul 10.50 Waktu Indonesia Barat lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap yang mana bersangkutan dimulai pada pukul 11.10 Waktu Indonesia Barat kemudian berakhir pada pukul 17.13 WIB. Dalam permintaan keterangan terhadap BAS, penyidik mengajukan 18 pertanyaan,” pungkasnya.
