JAKARTA – eksekutif Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan pada acara Apresiasi Prestasi eksekutif Daerah 2024 untuk kategori pelayanan rakyat dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang disebutkan diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada acara Apresiasi Kemampuan eksekutif Daerah tahun 2024 dalam Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang mana diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pengurus melakukan penilaian lalu penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu dilaksanakan pasca menyeberangi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri serta Bappenas, juga survei kepuasan warga ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang dimaksud diberikan oleh sebab itu Provinsi Jawa Tengah memiliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk permintaan pelayanan publik. Sebab, di postur Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya tambahan tinggi dibandingkan dana pengiriman yang tersebut bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya pada rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan publik diharapkan akan mampu lebih besar baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah agregat itu atau 854 UPP telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik sudah ada mencapai 35 unit yang dimaksud tersebar di area 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang tersebut dinamis juga terus dilakukan. Pengembangan pelayanan rakyat juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan terhadap penduduk semakin baik, efektif, lalu efisien. Juga memudahkan warga di mengakses pelayanan dan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian pada penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif kemudian kualitatif, juga berdasarkan data sekunder serta survei lapangan.
