JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang dimaksud dilantik hari ini pada Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah dilakukan melakukan langkah yang mana tepat kemudian cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih besar berbagai lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri pada Kabinet Merah Putih yang tersebut mampu menjabarkan apa yang dimaksud diinginkan oleh Prabowo. Dia meninjau konsolidasi pemerintah di melaksanakan konstruksi berorientasi rakyat pada waktu ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya untuk kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang kompatibel pada arus yang tersebut deras,” kata Syahganda yang dimaksud juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang mana dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden untuk DPR kemudian masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo telah terjadi melakukan kesalahan dengan mengungkapkan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, lalu dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang mana melakukan demo besar-besaran mencela pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud bisa jadi dihindari.
Selanjutnya, Syahganda memohon agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo kemudian memulai pembangunan komunikasi yang mana baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang dimaksud pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
