JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik dan juga Keselamatan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah di tempat Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi pada sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang dimaksud dapat diterapkan pada Indonesia.
Hal yang disebutkan disampaikan BG pada waktu memberikan sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 pada Gedung Merah Putih KPK, Hari Senin (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang dimaksud sudah pernah terbukti mampu pada pada melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di tempat Finlandia, menggunakan big data analytics dalam di melakukan deteksi pola korupsi yang dimaksud banyak digunakan, sehingga dapat dijalankan policy review untuk menghentikan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan struktural digital di reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk menjaga dari lalu memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, lalu akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dilaksanakan pada pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih lanjut mudah. “Pengawasan penyelenggaraan anggaran akan lebih lanjut mudah juga menghurangi prospek terjadinya manipulasi,” ucapnya.
