JAKARTA – otoritas Provinsi DKI DKI Jakarta telah terjadi mengumumkan inovasi besar pada sistem pajak daerah, khususnya terkait jasa parkir. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi DKI DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan juga Retribusi Daerah, istilah “Pajak Parkir” saat ini diubah menjadi Pajak Barang dan juga Jasa Tertentu (PBJT) berhadapan dengan Jasa Parkir. Kebijakan baru ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara otoritas Pusat lalu Daerah.
“PBJT menghadapi Jasa Parkir adalah pajak yang dikenakan untuk pengguna jasa parkir melawan layanan parkir yang tersebut dikelola secara komersial,” ujar Kepala Pusat Fakta juga Pengetahuan Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, diambil pada Akhir Pekan (16/3/2025).
Pajak ini berlaku untuk tempat parkir yang dimaksud dikelola dengan tujuan bisnis, termasuk tempat parkir pada luar badan jalan, layanan parkir valet, juga penitipan kendaraan berbayar.
Layanan yang Terkena PBJT
PBJT melawan Jasa Parkir berlaku untuk beberapa jenis layanan parkir berikut:
1. Tempat parkir berbayar yang dimaksud dikelola oleh pihak swasta dengan izin pemerintah.
2. Layanan parkir valet, di area mana kendaraan diparkirkan oleh petugas.
Namun, ada beberapa pengecualian yang digunakan tak dikenakan PBJT, antara lain:
1. Tempat parkir yang tersebut dikelola secara langsung oleh pemerintah.
2. Parkir gratis yang digunakan disediakan untuk karyawan dalam area kantor.
