Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Pertemuan Kebangsaan: TNI AL berhadapan dengan Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Wadah Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tiada buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tiada berdasar dan juga mencederai semangat pengabdian TNI AL yang selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut dan juga publik nelayan.
“Tindakan TNI AL dengan rakyat nelayan dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto serta sesuai dengan tugas pokok juga fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso terhadap wartawan, Mingguan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak publik nelayan. “Mereka (TNI AL) cuma menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara dalam laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian lalu penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan berpartisipasi di patroli keamanan laut guna menghindari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, dan juga terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di tempat Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL di melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang dimaksud dilaksanakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden kemudian menjadi wujud pengamalan tugas mereka itu untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengkritisi keras Menteri Trenggono yang dimaksud dianggap tak memahami tugas dan juga fungsi TNI AL dan juga memproduksi pernyataan yang mana mengakibatkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana serta memahami sikap dan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini belaka akan memicu polemik serta melemah sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan kemudian Perikanan yang mana dinilai rutin mengeluarkan pernyataan kontroversial lalu menyebabkan gaduh.
