JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidaklah profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa di menangani perkara dugaan korupsi kemudian melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih dan juga reposisi terhadap para petinggi yang digunakan ada pada lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, Hari Jumat (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih dalam semua lembaga negara khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses di menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih dalam Kejagung dipicu oknum jaksa yang mana diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar pada dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan pada Pengadilan Tipikor Ibukota Pusat, Hari Senin (10/2/2025), JPU cuma menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang disebutkan yang tersebut memicu kejanggalan pada penanganan tindakan hukum tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang mana sedang ditangani termasuk dugaan permainan pada melepas aset sitaan lantaran dinilai sangat dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis di RKUHAP ditolak dikarenakan akan memperburuk penyidikan yang digunakan selama ini kewenangannya ada dalam Polri.
