JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut pada pesisir laut Tangerang, Banten yang dimaksud terindikasi akan menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia memohonkan pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang menghebohkan masyarakat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran pengerjaan pagar laut di dalam Tangerang. Tak belaka ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar rakyat bisa jadi meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan pada waktu Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan serta Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jikalau berhasil pada reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran nilai tukar minimal Rp10 jt per meter, maka peluang kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar oleh sebab itu menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus diadakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat dalam wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) miliki kemampuan menjaga laut Indonesia jikalau pada depan mata cuma kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tiada ada semangat kemudian upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tak ada tindakan hukum?” kata legislator selama Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan dalam KPP sangat kecil juga ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang dimaksud tidak ada mampu diadakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini bukan murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar semata sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang mana lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini telah dilakukan melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, serta eksekutif Provinsi Banten kemudian melibatkan 1.210 nelayan yang mana terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang tersebut saat ini telah terjadi dibongkar.
