JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses mendekati hingga pelaksanaan Pilpres juga Pemilihan Kepala Daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Angka HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di area Rezim Transisi yang tersebut dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi pada waktu ini ditandai partisipasi Pemilihan Umum Serentak 2024 tiada menyentuh 70%, sarana prasarana pemilihan umum yang tersebut tidak ada inklusif, hingga representasi perempuan pada kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang tersebut menjadi alasan di dalam balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut juga pada pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang digunakan diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Skala HAM periode I (2014-2019), 2023, dan juga tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil dan juga urusan politik sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil kemudian kebijakan pemerintah pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan konfirmasi penghormatan terhadap kebebasan berekspresi kemudian berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk juga khususnya memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang mana patuh pada prinsip rule of law juga standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Ukuran HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM pada Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang tersebut terdapat pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik dan juga Kovenan Internasional Hak Sipil serta Politik lalu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil lalu kebijakan pemerintah juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang digunakan selanjutnya diturunkan ke di 50 sub indikator.
Penilaian dilaksanakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang tersebut menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, juga pemenuhan HAM yang tersebut paling buruk. Lalu, hitungan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang digunakan paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber dan juga expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
