JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkap pengumuman menanggapi terkait kenaikan usia pensiun pekerja di dalam Indonesia yang digunakan terdaftar acara Keamanan Pensiun (JP) menjadi 59 tahun.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengungkapkan jikalau implementasi kebijakan kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun yang disebutkan bukanlah merupakan kebijakan baru. Meski demikian, Shinta mengatakan, pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang tersebut disepakati secara bersama.
Lebih lanjut, APINDO mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang lebih besar lama di pencairan khasiat jaminan pensiun. Hal ini khususnya bagi perusahaan yang tersebut menerapkan usia pensiun di tempat bawah 59 tahun, dimana pekerja perlu menanti pencairan khasiat masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut.
Kalangan pengusaha perusahaan juga menyoroti pentingnya sosialisasi dari pemerintah untuk warga mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar publik memiliki masa persiapan menuju pensiun, teristimewa terkait literasi keuangan juga perencanaan masa depan.
“Dengan masa tunggu yang mana lebih lanjut panjang untuk pencairan khasiat pensiun, pemerintah bersatu dengan perusahaan dan juga karyawan perlu bekerja identik untuk menegaskan pekerja kita mempunyai kesiapan finansial yang digunakan memadai,” ujar Shinta pada keterangan resminya.
Kebijakan ini tidaklah juga merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang dimaksud cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan serta strategi kegiatan bisnis mereka. Perusahaan yang dimaksud sedang melakukan ekspansi bidang usaha tetap memperlihatkan dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan keperluan operasional.
“Dengan demikian, dampaknya terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada keperluan kemudian strategi masing-masing perusahaan,” pungkas Shinta.
APINDO menilai perlunya menyikapi kebijakan ini secara bijaksana dan juga kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama, baik bagi karyawan, perusahaan, maupun keberlanjutan dunia perniagaan secara keseluruhan.
