JAKARTA – Proyek Kartu Indonesia Optimal ( KIS ) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Garansi Sosial (BPJS) Kesejahteraan sudah pernah dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Kesejahteraan dalam Kawasan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang dimaksud menghasilkan BPJS Bidang Kesehatan dapat berjalan dengan baik pada Indonesia dibandingkan dengan sistem kemampuan fisik di tempat Amerika Serikat (AS).
“Di di lokasi ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, secara langsung ke rumah sakit sehingga beban semuanya segera ke rumah sakit. Di di sini masih ditahan di dalam puskesmas , baru kalau (sakit) yang digunakan berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang dimaksud diresmikan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu sudah pernah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk penduduk Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk menjamin distribusi Kartu Indonesia Seimbang mampu lebih tinggi merata sehingga seluruh warga bisa saja mendapatkan akses dalam bidang kebugaran dan juga menjamin rakyat yang sudah ada mempunyai Kartu Indonesia Optimal mendapatkan pelayanan kemampuan fisik yang mana sesuai standar lalu berkualitas,” ujar Jokowi, diambil dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi meminta pemerintah tempat bersinergi dan juga berperan bergerak di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keperluan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan lalu pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan tegas juga sanksi terhadap rumah sakit yang mana memungut biaya bagi rakyat pemegang KIS pada waktu ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang tersebut memungut bayar ini akan saya cek sanggup saya copot kepala rumah sakitnya, dapat dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang tersebut bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS di tempat Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Wilayah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar bukan mempersulit rakyat yang tersebut ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang mana paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya semata-mata minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi penyebaran virus Corona pelayanan KIS pun tetap memperlihatkan maksimal untuk rakyat kurang mampu. Apalagi, pandemi penyebaran virus Corona telah dilakukan merusak tatanan kebugaran tak hanya saja Indonesia, tetapi juga dunia. otoritas kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kemampuan fisik tetap saja terjangkau masyarakat.
