Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Hari Jumat 27 Desember 2024 Saat 21.30 Waktu Indonesia Barat dalam SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen telah ditandatangani tambahan dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan terlibat mengerek nilai tukar barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan barang-barang keinginan pokok bukan kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang tersebut dianggap premium masih masih berjalan.
Ditambah lembaga pendidikan lalu kemampuan fisik juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar kegiatan ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen dalam sedang lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi ketika ini juga berada dalam terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai bidang Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, jikalau tidak ada ingin daya beli warga serta perkembangan perekonomian makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah telah lama memperhitungkan dengan matang rencana serta dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, perkembangan ekonomi akan tetap saja terjaga dengan berbagai insentif yang disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu mengenai PPN 12 persen kemudian kemungkinan mampu ditunda atau tidak, eksklusif pada One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Jam 21.30 WIB.
