JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan dan juga pertanian sebagai isu masyarakat yang tersebut strategis serta prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan umum akibat pelibatan masif TNI terlibat serta cara-cara militer pada teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima penduduk sipil, apalagi bagi dunia pangan lalu pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Hari Minggu (22/12/2014).
Dina mengamati strategi ini perlu dipandang sebagai jalan berada dalam di mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil kemudian militer.
“Namun faktanya, hingga pada waktu ini kecenderungan sipil dan juga birokrasi kita masih tertatih di menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan pada hal penegasan sistem komando dan juga kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang dimaksud telah terjadi dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di dalam kawasan regional lalu global.
Berdasarkan skor yang digunakan dikeluarkan Bank Global pada 2023 di mengukur kinerja lalu efektivitas pemerintahan di dalam dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di tempat peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Ukuran Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang tersebut sejenis persis dengan 2014.
“Sistem pilpres proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi kemudian inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi di tempat proses peralihan akibat tingginya inefisiensi juga mengguritanya korupsi dalam semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional juga melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang digunakan lebih lanjut efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural telah lama terlatih dengan pola komando yang dimaksud terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang tersebut lebih tinggi terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan dan juga keseriusan pada proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil bisa saja mengadopsi yang disebutkan di tempat masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil masih fundamen di demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer bergerak hanya saja bisa saja diadakan pada rentang waktu, kondisi lalu skala tertentu agar tiada menjadi bias, tumpang tindih lalu kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Keamanan (Unhan) ini.
