Dukung Pembangunan yang dimaksud Inklusif, Kemenko PMK Gelar Latihan Pemberdayaan Perempuan
JAKARTA – Kemenko PMK bersatu TNP2K mengatur pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan di penyelenggaraan desa. Pendidikan yang disebutkan merupakan bagian dari Inisiatif Penguasaan Pemerintahan serta Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan juga Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang mana dijalankan di tempat Ibukota pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 dalam delapan kabupaten, dalam antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, kemudian Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang dimaksud dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi pada P3PD, penerima kegiatan pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Ukuran Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan menghimpun informasi terkait kebijakan atau kegiatan pemberdayaan perempuan, tantangan, serta strategi implementasinya, peran pemerintah tempat kemudian desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan pada tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang mana dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau acara yang tersebut lebih besar tajam juga relevan pada tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD pada Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 dalam Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang mana melibatkan Kemenko PMK juga Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan juga Manajemen Pascabencana Merry Efriana, juga perwakilan dari Kementerian Desa lalu Pembangunan Daerah Tertinggal, lalu Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian dan juga lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan pada desa-desa seluruh Indonesia, membantu penyelenggaraan yang mana inklusif dan juga berkeadilan gender.
