Nasional

Mendagri Dorong Penguasaan Desa Sebagai Sentra Sektor Bisnis Baru

DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyokong penguatan desa sebagai sentra dunia usaha baru. Hal ini ditekankan Mendagri pada waktu memberikan pengarahan pada Temu Karya Nasional dirangkaikan dengan Penganugerahan Desa serta Kelurahan Berprestasi Tahun 2024 di tempat Gedung Ksirarnawa Art Center, Pusat Kota Denpasar, Bali, Selasa (8/10/2024).

“Kita harus melakukan, menimbulkan desa-desa ini menjadi sentra-sentra perekonomian yang mana betul-betul hidup. Jangan mengandalkan kerja kota saja. Yang kedua kita berusaha, kita menginginkan agar ada kesetaraan pembangunan, jangan dinikmati orang kota saja,” ujarnya.

Penguatan desa perlu dijalankan untuk menghindari terjadinya urbanisasi. Pasalnya, ketika terjadi urbanisasi sebagaimana yang digunakan terjadi di dalam negara Jepun lalu Korea Selatan, maka akan menyebabkan permasalahan lain yang lebih banyak berat seperti demografi penduduk yang digunakan tak seimbang.

“Jepang, 93% penduduknya telah di dalam kota, Tokyo, Osaka, Kyoto, megapolitan. Apa yang dimaksud terjadi dengan adanya urbanisasi itu? Desa-desa ditinggalkan, padahal punya kemungkinan untuk memberikan partisipasi pembangunan,” katanya.

Adapun penguatan desa sejalan dengan visi-misi awal yang mana dibuat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pemerintahannya, Jokowi menegaskan komitmennya terkait mendirikan Indonesia dari pinggiran, yaitu salah satunya dengan menguatkan desa.

Mendagri juga menyampaikan desa kemudian kelurahan miliki peran yang mana sangat penting lantaran berada dalam garis depan penyelenggaraan serta berhadapan dengan segera dengan masyarakat.

“Bukan bupati, wali kota, atau gubernur. Bukan Mendagri. Tapi kepala desa serta kelurahan (lurah) yang dimaksud berhadapan secara langsung dengan warga di area garis depan,” ucapnya

Pemerintah juga sudah menciptakan berbagai macam inisiatif untuk mendirikan desa. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya regulasi atau Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana direvisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Melalui regulasi ini, desa tidak lagi sekadar kumpulan komunitas biasa, tetapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan.

“Yang kedua, dibuat kelembagaan desa juga wilayah tertinggal. Dan ketiga, yang dimaksud paling penting sekali adalah anggaran desa,” ujar Tito.

Dengan berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, Mendagri berharap desa tak belaka menjadi sentra kegiatan ekonomi baru. Namun, desa juga mampu menciptakan lapangan kerja, berkontribusi di pembangunan, juga menyokong visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkannya, kepala desa perlu miliki kemampuan, termasuk wirausaha (entrepreneurship) yang digunakan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lalu Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Kuncinya, rekan-rekan kepala desa harus miliki skill, bukanlah belaka pemimpin yang kuat, strong leader. Strong leader itu ia punya power/kekuasaan, punya pengikut rakyat, tapi juga punya konsep untuk berpikir desa mau dibawa ke mana,” ujarnya.

Related Articles

Back to top button